Bupati Ikuti Rakor Evaluasi Implementasi PPKM Darurat Jawa Timur dan Bali dengan Menko Bidang Menko Marves

JEMBER - Bupati Hendy Siswanto mengikuti video conference (vidcon) rapat koordinasi dalam rangka evaluasi rutin penerapan PPKM Darurat di Jawa Timur dan Bali yang dipimpin oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI, Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, (07/07/201)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan kembali lakukan evaluasi PPKM Darurat pada hari kelima. 

Baca juga: Kantor Perwakilan Segera Beroperasi, LPSK Apresiasi Dukungan Gubernur Babel

Menko Luhut  dalam paparannya menjelaskan dibutuhkan penurunan mobilitas minimal 30% untuk menurunkan kenaikan kasus, meskipun angka idealnya minimal 50%.

"Ini berkali-kali saya katakan, 30% itu batas minimum. Kita mau sebenarnya penurunannya itu 30%-50%, ya paling tidak 40%. Baru itu akan menjadi membaik, ” katanya.

Baca juga: Tony Rosyid: Tiga Tahun Dipimpin Anies, Jakarta Telah Berubah

Di Jawa Timur penurunan mobilitas meningkat. Namun, Mojokerto, Jember, Banyuwangi, Nganjuk, dan Kota Pasuruan paling rendah. Ketika peningkatan penurunan mobilitas di Jawa Timur pun terjadi pada semua kabupaten kota, kecuali Sampang, Pamekasan, dan Kota Batu.

Adapun upaya penurunan mobilitas menurut Menko Luhut, perlu difokuskan pada aktivitas masyarakat di malam hari. Indikator lampu di malam hari masih menunjukkan kecenderungan peningkatan, terutama di Bali. Selain itu juga perlu penertiban yang tegas dari aparat terkait disiplin penggunaan masker yang rendah dan aktivitas di malam hari di Bali yang dilakukan oleh wisatawan.

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Serahkan 22.ribu Sertifikat Hak Atas Tanah di Humbang Hasundutan

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam rakor menyampaikan proses operasi yustisi yang pernah dilakukan memberikan efektivitas pengendalian mobilitas masyarakat berupa teguran sudah mencapai 1 juta tindakan. Dia berpesan agar meningkatkan kembali pengendalian mobilitas warga.

Khofifah  mengintruksikan kepada para Bupati dan Walikota untuk memiliki rumah karantina terpusat untuk mengimbangi berkurangnya BOR di rumah sakit.

Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Hilirisasi Industri Semakin Optimal

“Kami koordinasi dengan para Bupati dan Walikota meminta mereka untuk memiliki rumah karantina yang terpusat, ” ungkap Gubernur Khofifah dalam laporannya kepada Menkomarves Luhut.

Sementara itu, Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto menyampaikan rencananya untuk mematikan seluruh penerangan jalan umum (PJU) di atas jam 20:00 WIB se-Kabupaten Jember supaya masyarakat tidak keluar rumah saat malam hari.

Baca juga: Wakil Ketua II Akhmad Khuseini, Sosialisasikan Perda Pada Masyarakat Kota Metro

Bupati mengintruksikan kepada seluruh kepala desa untuk menutup akses di setiap lingkungan atau dusun saat malam.

“PPKM darurat ini akan kami perketat terus, terlebih barusan dari pak Menkomarves untuk mobilisasi masyarakat Jember masih tinggi, kami dengan TNI-Polri akan lebih massif lagi menekan pergerakan orang tersebut, ” kata Bupati Hendy.

Bupati Hendy berpesan maksimalkan Instruksi Mendagri terkait PPKM Darurat ini.

“Tanggung jawab ini ada di kita semua, bukan hanya pemerintah, warga juga harus kompak, ” tandasnya.

Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan nyawa melalui pembatasan mobilitas yang  diharapkan mengendalikan laju penularan Covid-19, pada PPKM Darurat juga dilakukan peningkatan tes dengan sasaran yang tepat untuk mengetahui sebenarnya peta penyebaran penyakit dan peta risiko di masyarakat. (Narno).

Baca juga: Tony Rosyid: Bukan Nambah Saham Bir, Anies Mau Jual