Dialog Publik Jember: Masih Banyak Persoalan, Antara Perusahaan Dengan Pekerja

JEMBER - Dalam rangka membangun harmonisasi hubungan industrial Pemkab Jember bersama Disnaker menggelar dialog publik dengan tema "Membangun Jember Harmoni Dalam Hubungan Industrial'" yang berlangsung di Pendopo Wahyawibawagraha, Senin (12/4/2021).

Adapun yang melatarbelakangi acara tersebut, karena ditengarai masih banyak terdapat persoalan, salah satunya terkait dengan ketidaksinkronan antara perusahaan dengan pekerja.

Baca juga: Beberapa Oknum Kepala Desa Dinilai Mengecam Profesi LSM dan Wartawan

Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., hadir Sebagai perwakilan dari pengusaha perkebunan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., menyampaikan, perlu adanya regulasi yang tepat agar tidak terjadi tumpang tindih antara perusahaan dengan pekerja.

 “Pemerintah harus hadir dalam permasalahan hubungan industrial, sebab ada aturan yang tidak sinkron. Banyak persoalan hukum di lapangan, ” kata Aries.

Baca juga: Buah Kerja drg. Hasnah Syam, Pembangunan Empat Workshop Kementerian Ketenagakerjaan di Barru

UU Cipta Kerja belum ada sosialisasi secara masif. “Sisi baiknya Omnibus Law yaitu perusahaan diberi ruang untuk mengadakan pelatihan kerja. Fakta yang jelek, outsourcing dihapus diganti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), ” jelas Aries.

“Ketika seorang karyawan sepakat dengan perusahaan dengan gaji di bawah UMK dan ditandatangani PKWTT tidak membatasi waktu sehingga peluang menjadi karyawan tetap, sulit tercapai, ” kata Aries.

Baca juga: Pakar Resolusi Konflik : Benny Wenda Tidak Ada Kontribusi Bagi Masyarakat Papua Barat

​Bupati Jember, Hendy Siswanto menegaskan, Jember Harus Mampu Keluar dari Persoalan Kemiskinan.
Ia menerangkan.
Dari APBD sebesar 4, 4 Triliun Pemkab Jember Hanya Sisakan Rp 600 Juta untuk Sosialisasi Pemahaman Ideologi Kebangsaan.

"Tangkal Radikalisme, Bakesbangpol Jember Siap Gelorakan Kembali Ideologi Pancasila dan Kebangsaan"

Baca juga: Fraksi DPRD Kota Metro: PEMKOT Efisienkan Pengeluaran Anggaran 2021

“Ketika seorang karyawan sepakat dengan perusahaan dengan gaji di bawah UMK dan ditandatangani PKWTT tidak membatasi waktu sehingga peluang menjadi karyawan tetap, sulit tercapai, ” tambah Aries.

Sebagai narasumber pada kegiatan tersebut, yakni Ketua SPSI Drs. Koster Sianipar, Drs. Imam dari Apindo, Plt. Kadisnakertrans Drs. Bambang Edy Santoso, M.M., dan undangan lainnya. Serta dimoderatori oleh Agus Dwi Saputro, S.H, . M.H., dari Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Jember.  (Narno/Siswandi)

Baca juga: 1,2 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tiba di Tanah Air